Seputar Indonesia, 06
Jan 2012
Subsidi melonjak hingga Rp100
Triliun
·
Headline
Realisasi
belanja pemerintah pusat, khususnya pada subsidi pada 2011, meningkat Rp100
triliun dibandingkan capaian pada anggaran pendapatan belanja negara perubahan
(APBN-P) tahun 2010 kenaikan tersebut terutama di sumbang oleh subsidi energi.
·
Analisis
Menteri
keuangan agus martoardojo menyebutkan, total alokasi anggaran subsidi dalam
APBN-P 2011 sebesar Rp237,2 triliun. Namun realisasinya mencapai Rp294,9 triliun
atau 124,3% dari pagu anggaran. Pendorong lonjakan subsidi adalah realisasi
subsidi energi yang mencapai Rp255,6 triliun atau 130,9% dari pagu yang
ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun.
Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi subsidi mengalami lonjakan
cukup signifikan. Kenaikan subsidi Rp100 triliun tegas menkeu saat konferensi
pers kebijakan fiskal 2012 di gedung kementrian keuangan. Kontribusi terbesar
atas tingginya realisasi subsidi adalah
subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai 56% dari total pagu yang
dianggarkan.
·
Sebab
Mantan
Direktur Utama Bank mandiri mengatakan, yang menjadi penyebab tingginya
realisasi subsidi BBM adalah kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) akibat
dorongan harga minyak dunia yang mencapai USD111,54 per barel, sedangkan di
asumsi makro ABN-P 2011 hanya USD95 per barel.
·
Akibat
Ø Besaran
subsidi yang melonjak tidak sehat bagi postur keuangan negara.
Ø Subsidi
non energi hanya mendapat Rp39,3 triliun atau 93,7% dari pagu yang ditetapkan
sebesar Rp41,9 triliun.
Ø Pemerintah
perlu melakukan langkah-langkah pembatasan tingkat konsumsi energi nasional,
tidak hanya untuk Transportasi tetapi juga untuk kebutuhan lisrtik oleh PLN.
Sementara pada sektor transportasi, pengurangan konsumsi tidak serta merta
berhasil hanya dengan melakukan pembatasan.
Seputar Indonesia, 07
Jan 2012
Pembatasan BBM rawan penyimpangan
·
Headline
Jakarta-Kebijakan
pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi rawan penyimpangan.
Selisih harga yang tinggi antara BBM subsidi dengan nonsubsidi membuka celah
terjadinya penyelewengan.
·
Analisis
Direktur
Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Erani
Yustika menuturkan, cara yang digunakan pemerintah untuk menekan konsumsi BBM
bersubsidi dengan melarang mobil pribadi menggunakan premium dan solar sangat
lemah. “selama yang dipakai cara seperti itu, penyimpangan pasti terjadi,” ujar
Erni kepada harian Seputar Indonesia (SINDO).
Dia
mencontohkan, jika hanya kendaraan umum yang diperbolehkan membeli BBM
bersubsidi, akan lahir pasar gelap dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pengusaha atau sopir angkutan umum bisa berpikir untuk mengisi penuh tangki
kendaraan miliknya dan menjual kembali dengan sedikat menaikkan harga. “rentan
tidak bisa di kontrol”.
·
Sebab
Pemerintah
berencana memberlakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap.
Berdasarkan dokumen kementrian keuangan, pelaksanaan pembatasan premiun di
Jawa-Bali dilakukan mulai april 2012. Wilayah Sumatera akan dimulai pada
Januari 2013. Wilayah Sulawesi menyusul pada Januari 2014, sedangkan Papua
Maluku Juli 2014.
Adapun
pengaturan solar akan dimulai serentak di Jawa,Bali,Sumatera,dan kalimantan
pada juli 2013 hingga desember 2014. Pembatasan penggunaan solar di wilayah
Sulawesi dan Papua serta Maluku menyusul diberlakukan masing-masing pada
Januari 2014 dan Juli 2014.
Menkeu
Agus Martoardojo memastikan proses persiapan untuk kebijakan pembatasan BBM
dimulai. Persiapan awal dilakukan dengan menyusun draf payung hukum
pemberlakuan bagi mobil berpelat hitam menggunakan BBM bersubsidi. Payung hukum
tersebut akan berbentuk peraturan presiden (perpres) dan bisa dikeluarkan dalam
waktu dekat, “tegasnya.
Menkeu
menambahkan, dengan diberlakukannya kebijakan pembetasan, diharapkan konsumsi
BBM bersubsidi tidak melampaui kuota APBN 2012 yang di patok 40 juta kilo
liter.
·
Akibat
Ø Kebocoran
bisa terjadi di SPBU, petugas SPBU bisa saja mengisi BBM bersubsidi ke mobil
pelat hitam jika pemilik kendaraan berani membayar dengan harga yang lebih
tinggi daripada harga yang diterapkan.
Ø Kemungkinan
semakin banyaknya penjual premium eceran yang memanfaatkan lemahnya sistem
pengawasan dan pengaturan.
Ø Pengurangan
subsidi akan tercapai
Ø Jika
hanya kendaraan umum yang diperbolahkan membeli BBM bersubsidi, akan lahir pasar
gelap dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ø Pembatasan
BBM bersubsidi akan berdampak pada penjualan mobil, “menurut ketua GAKINDO
(gabungan industri kendaraan bermotor indonesia) Sudirman Maman Rusdi.
Seputar Indonesia, 08
Jan 2012
Konsumsi
Solar Juga Dibatasi
·
Deadline
Jakarta-Mobil
pribadi yang selama ini menggunakan solar bersubsidi harus siap-siap beralih ke
bahan bakar lain. Setelah premiun, pemerintah juga membatasi konsumsi solar
bersubsidi.
·
Analisis
Berdasarkan
dokumen kemenkeu, pelaksanaan pembatasan premium di Jawa-Bali dilakukan april
2012. Wilayah Sumatera akan dimulai pada Januari 2013. Di wilayah Kalimantan,
pembatasan premium dilakukan mulai Juli 2013. Wilayah Sulawesi menyusul pada
Januari 2014, sedangkan Papua dan Maluku Juli 2014.
Adapun
pengaturan solar akan dimulai serentak di Jawa-Bali,sumatera,dan Kalimantan
pada Juli 2013 hingga Desember 2014. Pembatasan penggunaan solar di wilayah
Sulawesi dan Papua serta Maluku menyusul diberlakukan masing-masing pada
Januari 2014 dan Juli 2014.
·
Sebab
Menteri
keuangan Agus martoardojo menuturkan, pemerintah berkomitmen menekan penggunaan
konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara bertahap.
·
Akibat
Ø Mobil
pribadi dilarang menggunakan solar bersubsidi mulai Juli 2013
Ø Pemilik
kendaraan pribadi diberi alternatif untuk menggunakan BBM nonsubsidi atau bahan
bakar gas (BBG) dalam bentuk compressed natural gas (CNG) dan Liquified gas for
vehicle (LGV). Namun pemilik kendaraan pribadi harus menyiapkan dana yang cukup
besar untuk menyediakan converter kit apabila ingin beralih ke BBG.
Ø Pengamat
ekonomi dari universitas gajah mada (UGM) Anggito Abimanyu mengatakan,
pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan roda empat pelat hitam mulai
april 2012 akan mendorong pengalihan penggunaan premium ke pertamax. Dia
memperkirakan terjadi penghematan penggunaan premium hingga 10 juta kiloliter.
Kesimpulan
Dalam
penulisannya, ketiga berita tersebut memakai pola deskriptif dan dikemas dengan
gaya bahasa menarik yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat secara umum dan
kalangan Intelektual serta cendikiawan secara khusus.
Dari
ketiga berita tersebut dapat disimpulkan bahwa berita-berita yang di ambil dari
harian seputar indonesia ini lebih condong memihak kepada pemerintah, hal ini
dibuktikan bahwa dari ketiga berita tersebut hanya satu yang memaparkan ketidak
setujunnya terhadap kebijakan pemerintah dalam membatasi penggunaan bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi karena di sinyalir akan terjadi penyelewengan dari
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan selebihnya cenderung mendukung
kebijakan pemerintah terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dengan dalih
melakukan penghematan APBN demi stabilitas keuangan nasional.
Mungkin
pemberitaan di koran ini sedikit banyaknya ada keterkaitan dengan MNC Group,
mengingat Harry Tanoesoedibjo selain merupakan Direktur Utama dari MNC Group
beliau juga memiliki teman sejawat dan kolega yang sekarang ini duduk di
jajaran elit politik pemerintahan SBY-Boediono.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar